GUNUNGKIDUL (Kemendukbangga) – Walau menurut pengukuran SKI (Survei Kesehatan Indonesia) angka stunting di Gunungkidul pada tahun 2023 berhasil diturunkan 1,3% dari tahun sebelumnya sebesar 23,5% menjadi 22,2% persen pada 2023 namun angka tersebut masih menjadi yang tertinggi di DIY dan masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada akhir 2024.
“Saya tahu betul, upaya yang dilakukan sudah tidak kurang-kurang. Namun perlu diingat, upaya yang sudah gencar ini muaranya pada survei. Penilaian atas upaya kita pada akhirnya ditentukan oleh survei,” demikian disampaikan Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto kepada jajaran terkait saat menerima audiensi Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Perwakilan DIY M. Iqbal Apriansyah di Ruang Nayotama Setda, Jumat (11/04/2025).
Maka Joko mengajak jajarannya yang mengampu stunting dan program KB untuk mengantispasi dengan sungguh-sungguh dan mengawal agar metode pengumpulan data capaian kinerja melalui survei ini betul-betul mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan kerja keras yang telah dilakukan. Bukan untuk menyiasati, dijelaskan Joko, namun lebih pada mengawal metodologi survei agar sampling yang diambil benar-benar menunjukkan keterwakilan populasi.
“Kita perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPS dan Surveyor yang ditunjuk, bila perlu saya akan menemui langsung. Tolong diagendakan,” imbuh Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gunungkidul ini.
Apa yang dikemukakan Joko bukan tanpa alasan. Pasalnya, angka stunting yang diperoleh melalui pencatatan langsung aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) menunjukkan hasil yang berbeda. Aplikasi ini mencatat status gizi seluruh populasi balita melalui pengukuran oleh tenaga kesehatan dan kader di Posyandu. EPPGBM mencatat pada Juni 2024 saat dilakukan pencatatan serentak, dengan ketercatatan 87% balita diketahui angka stunting sebesar 14% dan pada akhir tahun dengan ketercatatan mendekati 100% angka stunting diketahui sebesar 15%, jauh lebih kecil dari hasil survei SKI.
Kesempatan audiensi ini dipergunakan Iqbal untuk menjelaskan transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang lebih dikenal dengan singkatan BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga. Dengan menjadi Kementerian, diharapkan persoalan-persoalan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat didekati dengan lebih komprehensif sebagai bagian dalam upaya turut menyiapkan Indonesia Emas 2045.
Iqbal tidak ketinggalan menyampaikan program-program unggulan kementeriannya yang berkaitan dengan siklus hidup, yang dimulai dari pengasuhan anak melalui program TAMASYA atau Taman Asuh Sayang Anak yang bertujuan meningkatkan standar pengasuhan anak, termasuk anak yang kedua orang tuanya bekerja. Selanjutnya upaya pencegahan stunting dipertajam dengan dengan mengajak seluruh unsur masyarakat turut bergerak bersama dengan GENTING atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
Fenomena fatherless atau kurangnya kehadiran ayah dalam pengasuhan anak juga mendapatkan perhatian melalui program GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia). Gerakan ini bertujuan mendorong peran ayah dalam tumbuh kembang anak, fisik maupun mentalnya. Bagi Lansia juga diberikan perhatian program Lansia Berdaya yang mempertajam Bina Keluarga Lansia yang sudah berjalan dengan meningkatkan kemandirian lansia melalui Sekolah Lansia.
Mengakhiri audiensi, Iqbal menunjukkan bahwa meski Pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran di semua lini, perhatian pada keberhasilan program Keluarga Berencana tetap tinggi. Terbukti, Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB yang diusulkan dan diawasi penggunaannya oleh Kemendukbangga yang ditransfer ke dalam APBD Gunungkidul justru meningkat dari 6,6 milyar rupiah pada 2024 menjadi 8 milyar rupiah lebih pada tahun ini.
Turut mendampingi Wakil Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dewi Irawaty, Kepala Dinas Kesehatan Ismono, serta Amiruddin dan Hadi Hendro yang mewakili DPMKP2KB dan BAPPEDA. Sedangkan Iqbal disertai Sekretaris Badan Rohdiana Sumariati dan 6 Ketua Tim Kerja dari 12 Tim Kerja yang ada. (*)
penulis : FX Danarto SY
